 |
| Bapak Luhut Binsar Panjaitan (kemenpolhukam) mengumumkan wacana program "Bela Negara" |
"Barang siapa yang tidak mau ikut program Bela Negara, Silahkan Angkat Kaki dari Negara ini" Tutur kemenpolhukam Senin 13 Oktober 2015 kepada awak media di Indonesia.
Yap, sejatinya program Bela Negara dari namanya sudah membawa kesan bahwa program tersebut berada di wilayah kepentingan pertahanan negara. Hal ini jelas tidak relevan dengan kondisi negara yang saat ini masih berjibaku menyelamatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Pada awal pemerintahan jokowi-jk, Indonesia sempat digemparkan dengan terus merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, merespon kondisi tersebut presiden jokowi nampak beralih fokus untuk menatap sektor perekonomian makro ketimbang ekonomi mikro.
Dalam aksinya, Presiden giat berkelana untuk menyambung kerjasama kepada investor-investor asing demi menyeimbangkan kondisi perkonomian dalam negeri terhadap dinamika perekonomian bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Belum tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang meroket "Menembus Angka Normal" masalah lain datang dengan bertubi, seperti narkoba, kebakaran hutan, korupsi, disisi lain banyak masyarakat di bawah sana masih setia menunggu bapak Presiden untuk gencar membekali masyarakat dengan materi ekonomi kerakyatan.
Program mikro-usaha kecil menengah dengan tajuk "Industri Kreatif" atau program lainnya seperti "Kartu Indonesia Pintar" seharusnya bisa berjalan maksimal sebelum kepentingan lain datang dan mengganggu pengadaan anggaran yang sangat pro-rakyat tersebut.
Kapan bisa dimaksimalkan? dan kapan rakyat bisa merasakan realisasi program program pro kesejahteraan rakyat sepenuhnya?
Hadirnya inovasi program Bela Negara yang terlihat sangat relevan untuk mendukung jargon "Revolusi Mental" jauh sebelum munculnya tajuk "Perekonomian Industri Kreatif" kini hadir dan menjadi sebuah kerisauan publik mengenai bagaimana sistem program tersebut nantinya akan dibangun dan dilaksanakan?
Apakah program Bela Negara ini seperti Wajib Militer?
Seberapa pentingkah?
Apakah program tersebut membutuhkan rumusan anggaran baru atau mengalokasikan anggaran lain dalam pelaksanaanya?
Hipotesis A
Bela Negara mengajarkan kader dengan materi nasionalisme beserta persiapan fisik berupa penggemblengan fisik, seperti baris berbaris, dan tidak sampai kepada pengajaran senjata.
Berlandaskan materi: Pemahaman Nasionalisme sejatinya sudah dikenalkan sejak pendidikan dini tingkat SD hingga tingkat SMA sederajat melalui mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarga Negaraan) yang dari dahulu hingga saat ini masih mengajarkan nilai nilai nasionalisme dan pengenalan wawasan kebangsaan.
Berlandaskan praktik: Seperti prajurit, kegiatan Pramuka secara langsung juga mengajarkan siswa siswi untuk berlatih baris-berbaris dan patuh kepada aba aba seorang pemimpin yang sedang memimpin barisan didepan. Ketahanan, Pramuka juga mengajarkan kegiatan seperti perkemahan, lengkap dengan penggemblengan yang mampu menimbulkan rasa kebersamaan untuk melewati segala rintangan didepan. Secara aplikatif banyak kader Pramuka yang mengembangkan keterampilannya untuk mengikuti seleksi Pakibraka, hingga kepada profesi yang memberikan tanggung jawab langsung untuk mengamankan serta mempertahankan NKRI melalui Profesi Polri dan TNI.
Hipotesis B
Bela Negara mengajarkan kader dengan keterampilan menggunakan senjata dan pertahanan mutlak dalam menghadapi ancaman.
Tanpa memberikan komparasi berupa landasan materi atau praktik, pelaksanaan program Bela Negara jika nantinya bercirikan Hipotesis B jelas kedepan program Bela Negara ini akan merujuk kepada kemiripan program pelatihan "Wajib Militer" seperti negara korea selatan dan lainnya yang hanya berbeda nama, yaitu "Bela Negara"
Manfaat
Pelatihan lebih untuk segala macam bidang pasti mempunyai manfaat yang baik, akan tetapi menjadi sebuah pertimbangan ketika pelatihan tersebut tidak mempunyai relasi terhadap kebutuhan yang nantinya akan dihadapi.
Misalnya pelatihan manufaktur produksi mobil berbahan bakar solar, disaat yang bersamaan ketersediaan minyak bumi sedang menipis. Pastinya akan menjadi sebuah pertimbangan.
Begitupula dengan pelatihan "Bela Negara" yang bercirikan "Wajib Militer", disaat negara sedang tidak mengalami ancaman Invasi yang cukup serius dari negara Lain.
Analisa Jangka Panjang
Kader Bela Negara tentunya akan melewati masa pelatihan dan setelahnya akan membuktikan fungsi dari pelatihan kader Bela Negara itu sendiri.
Misal: Kader Bela Negara telah ditempa selama 1 bulan pelatihan, selanjutnya kader dilepaskan kembali kepada kehidupan normal, karena kader sudah tidak rutin berlatih secara intensif akibat dari peralihan fokusnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Kehidupan Warga Sipil)
Lalu bagaimana fungsi keterampilan yang dimiliki setelah pelatihan 1 bulan lamanya itu mampu dijaga? Apakah bisa maksimal?
Kedepan kader Bela Negara ini akan menjadi sebuah profesi pengabdian atau hanya sekedar pembekalan "Pengalaman"?
Negara akan merugi jika pelatihan kader Bela Negara hanya sekedar menjadi "Bekal Pengalaman" dan tidak memiliki fungsi komponen pertahanan secara maksimal.
Apakah tidak sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan kepada komponen utama pertahanan dan keamanan negara berupa rekruitmen penambahan pasukan TNI , perawatan, serta pengembangan teknologi alusista pertahanan yang sekarang ini harus dimaksimalkan?
Biaya
Jumlah kader Bela Negara yang diproyeksikan sebesar 100 Juta kader dalam jangka kurang dari lima tahun ini menuai banyak kritis jika Bela Negara memiliki relevansi pelaksanaan yang sangat mirip dengan Wajib Militer. Bayangkan saja jika setiap kader memerlukan biaya kelengkapan atribut, konsumsi atau lainnya, kelengkapan persenjataan, fasilitas, untuk pelatihan yang dikalikan tiap kader dalam 1 hari 2 hari hingga 1 bulan penuh? dan bisakah sebuah pelatihan yang hanya memakan waktu 1 bulan tersebut kader Bela Negara mempunyai fungsi dan mental kokoh seperti kompenen utama prajurit TNI yang memang sudah di desain intensif selama bertahun tahun?
Resiko
Bela Negara akan menjadi sebuah boomerang ketika undang undang pelaksanaanya tidak dibuat secara jelas dan maksimal. Akan sangat merugikan jika kader yang sudah terlatih dan dipersiapkan ini menyalahgunakan keterampilan kepada keadaan yang tidak sesuai.
Kembali kepada Hipotesis A
Jika pelakasanaanya persis dengan Hipotesis A, bisa jadi program Bela Negara ini perlu dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan karena bagaimanapun hal tersebut sama sekali tidak efisien dan menjadikan sebuah penumpukan fungsi dari mata pelajaran PKN dan kegiatan Pramuka yang sebelumnya sudah mengajarkan nilai nilai nasionalisme dan sikap Bela Negara di sekolah.
Invasi Serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia Saat Ini
Konten dalam pengembangan...
Editor: Redo WirandraPada awal pemerintahan jokowi-jk, Indonesia sempat digemparkan dengan terus merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, merespon kondisi tersebut presiden jokowi nampak beralih fokus untuk menatap sektor perekonomian makro ketimbang ekonomi mikro.
Dalam aksinya, Presiden giat berkelana untuk menyambung kerjasama kepada investor-investor asing demi menyeimbangkan kondisi perkonomian dalam negeri terhadap dinamika perekonomian bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Belum tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang meroket "Menembus Angka Normal" masalah lain datang dengan bertubi, seperti narkoba, kebakaran hutan, korupsi, disisi lain banyak masyarakat di bawah sana masih setia menunggu bapak Presiden untuk gencar membekali masyarakat dengan materi ekonomi kerakyatan.
Program mikro-usaha kecil menengah dengan tajuk "Industri Kreatif" atau program lainnya seperti "Kartu Indonesia Pintar" seharusnya bisa berjalan maksimal sebelum kepentingan lain datang dan mengganggu pengadaan anggaran yang sangat pro-rakyat tersebut.
Kapan bisa dimaksimalkan? dan kapan rakyat bisa merasakan realisasi program program pro kesejahteraan rakyat sepenuhnya?
Hadirnya inovasi program Bela Negara yang terlihat sangat relevan untuk mendukung jargon "Revolusi Mental" jauh sebelum munculnya tajuk "Perekonomian Industri Kreatif" kini hadir dan menjadi sebuah kerisauan publik mengenai bagaimana sistem program tersebut nantinya akan dibangun dan dilaksanakan?
Apakah program Bela Negara ini seperti Wajib Militer?
Seberapa pentingkah?
Apakah program tersebut membutuhkan rumusan anggaran baru atau mengalokasikan anggaran lain dalam pelaksanaanya?
Hipotesis A
Bela Negara mengajarkan kader dengan materi nasionalisme beserta persiapan fisik berupa penggemblengan fisik, seperti baris berbaris, dan tidak sampai kepada pengajaran senjata.
Berlandaskan materi: Pemahaman Nasionalisme sejatinya sudah dikenalkan sejak pendidikan dini tingkat SD hingga tingkat SMA sederajat melalui mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarga Negaraan) yang dari dahulu hingga saat ini masih mengajarkan nilai nilai nasionalisme dan pengenalan wawasan kebangsaan.
Berlandaskan praktik: Seperti prajurit, kegiatan Pramuka secara langsung juga mengajarkan siswa siswi untuk berlatih baris-berbaris dan patuh kepada aba aba seorang pemimpin yang sedang memimpin barisan didepan. Ketahanan, Pramuka juga mengajarkan kegiatan seperti perkemahan, lengkap dengan penggemblengan yang mampu menimbulkan rasa kebersamaan untuk melewati segala rintangan didepan. Secara aplikatif banyak kader Pramuka yang mengembangkan keterampilannya untuk mengikuti seleksi Pakibraka, hingga kepada profesi yang memberikan tanggung jawab langsung untuk mengamankan serta mempertahankan NKRI melalui Profesi Polri dan TNI.
 |
| Seorang Prajurit TNI Mendampingi Adik Adik dalam Kegiatan Pramuka |
Bela Negara mengajarkan kader dengan keterampilan menggunakan senjata dan pertahanan mutlak dalam menghadapi ancaman.
Tanpa memberikan komparasi berupa landasan materi atau praktik, pelaksanaan program Bela Negara jika nantinya bercirikan Hipotesis B jelas kedepan program Bela Negara ini akan merujuk kepada kemiripan program pelatihan "Wajib Militer" seperti negara korea selatan dan lainnya yang hanya berbeda nama, yaitu "Bela Negara"
Manfaat
Pelatihan lebih untuk segala macam bidang pasti mempunyai manfaat yang baik, akan tetapi menjadi sebuah pertimbangan ketika pelatihan tersebut tidak mempunyai relasi terhadap kebutuhan yang nantinya akan dihadapi.
Misalnya pelatihan manufaktur produksi mobil berbahan bakar solar, disaat yang bersamaan ketersediaan minyak bumi sedang menipis. Pastinya akan menjadi sebuah pertimbangan.
Begitupula dengan pelatihan "Bela Negara" yang bercirikan "Wajib Militer", disaat negara sedang tidak mengalami ancaman Invasi yang cukup serius dari negara Lain.
Analisa Jangka Panjang
Kader Bela Negara tentunya akan melewati masa pelatihan dan setelahnya akan membuktikan fungsi dari pelatihan kader Bela Negara itu sendiri.
Misal: Kader Bela Negara telah ditempa selama 1 bulan pelatihan, selanjutnya kader dilepaskan kembali kepada kehidupan normal, karena kader sudah tidak rutin berlatih secara intensif akibat dari peralihan fokusnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Kehidupan Warga Sipil)
Lalu bagaimana fungsi keterampilan yang dimiliki setelah pelatihan 1 bulan lamanya itu mampu dijaga? Apakah bisa maksimal?
Kedepan kader Bela Negara ini akan menjadi sebuah profesi pengabdian atau hanya sekedar pembekalan "Pengalaman"?
Negara akan merugi jika pelatihan kader Bela Negara hanya sekedar menjadi "Bekal Pengalaman" dan tidak memiliki fungsi komponen pertahanan secara maksimal.
Apakah tidak sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan kepada komponen utama pertahanan dan keamanan negara berupa rekruitmen penambahan pasukan TNI , perawatan, serta pengembangan teknologi alusista pertahanan yang sekarang ini harus dimaksimalkan?
Biaya
Jumlah kader Bela Negara yang diproyeksikan sebesar 100 Juta kader dalam jangka kurang dari lima tahun ini menuai banyak kritis jika Bela Negara memiliki relevansi pelaksanaan yang sangat mirip dengan Wajib Militer. Bayangkan saja jika setiap kader memerlukan biaya kelengkapan atribut, konsumsi atau lainnya, kelengkapan persenjataan, fasilitas, untuk pelatihan yang dikalikan tiap kader dalam 1 hari 2 hari hingga 1 bulan penuh? dan bisakah sebuah pelatihan yang hanya memakan waktu 1 bulan tersebut kader Bela Negara mempunyai fungsi dan mental kokoh seperti kompenen utama prajurit TNI yang memang sudah di desain intensif selama bertahun tahun?
Resiko
Bela Negara akan menjadi sebuah boomerang ketika undang undang pelaksanaanya tidak dibuat secara jelas dan maksimal. Akan sangat merugikan jika kader yang sudah terlatih dan dipersiapkan ini menyalahgunakan keterampilan kepada keadaan yang tidak sesuai.
Kembali kepada Hipotesis A
Jika pelakasanaanya persis dengan Hipotesis A, bisa jadi program Bela Negara ini perlu dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan karena bagaimanapun hal tersebut sama sekali tidak efisien dan menjadikan sebuah penumpukan fungsi dari mata pelajaran PKN dan kegiatan Pramuka yang sebelumnya sudah mengajarkan nilai nilai nasionalisme dan sikap Bela Negara di sekolah.
Invasi Serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia Saat Ini
Konten dalam pengembangan...
Contributor: Mulki Hidayat
